ELSINDO, PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mempercepat upaya penanganan stunting dengan menargetkan angka prevalensi turun hingga 19 persen pada tahun 2026. Komitmen ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, saat memaparkan arah kebijakan dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026 di Kantor Bappeda Sulteng, Selasa (7/4/2026).
Dalam pemaparannya, Wagub mengungkapkan bahwa angka stunting di Sulteng saat ini masih berada di level 26,1 persen. Kondisi tersebut dinilai sebagai tantangan serius yang membutuhkan penanganan cepat dan kolaboratif.
“Dari 100 anak, sekitar 26 mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan strategi yang terarah, berbasis data, serta intervensi yang tepat sasaran.
Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah intervensi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Pada fase ini, pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak berlangsung sangat pesat.
“Jika fase ini dimanfaatkan dengan baik, potensi kecerdasan anak akan maksimal. Namun jika terlewat, dampaknya bisa permanen,” jelasnya.
Wagub juga mengingatkan bahwa stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya validitas data dalam penanganan stunting. Seluruh pihak, termasuk dinas kesehatan dan puskesmas, diminta aktif mengawal pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar hasil yang diperoleh akurat dan dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat.
“Kesalahan pengukuran akan menghasilkan data yang keliru, dan itu berdampak pada kebijakan yang diambil,” ujarnya.
Pemerintah kabupaten/kota juga didorong untuk memperkuat sinergi lintas sektor serta menyusun analisis situasi secara komprehensif. Berbagai program intervensi, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting, diharapkan dapat dioptimalkan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan anak-anak Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (**)
