banggai
  • dinas pangan

Amin Badawi Serukan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan ke Kontestan Pilkada

AMIN BADAWI

ELSINDO, PALU- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, akan berlangsung pada November mendatang. Sulawesi Tengah menjadi bagian dari salah satu provinsi yang akan melaksanakan Pilkada tersebut.

Saat ini, sejumlah nama mulai senter dan bermunculan bakal menjadi kontestan dalam Pilkada untuk memperebutkan kursi 01 dan 02 di provinsi ini. Salah satu pengusaha kawakan Sulawesi Tengah, H. Moch Amin Badawi, menyampaikan apresiasi munculnya sejumlah figur, mulai dari Ahmad Ali, Rusdy Mastura, Anwar Hafid, Moh Irwan Lapatta, Muharram Nurdin, dan Hidayat Lamakarate.

“Ini menggambarkan Sulawesi Tengah tidak kekurangan tokoh, baik dari kalangan senior maupun kalangan muda,” ucapnya, Jumat, 10 Mei 2024.

Namun kata Amin Badawi, ada satu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh para bakal calon itu jika nantinya terpilih sebagai nahkoda di provinsi ini, yakni pembangunan sektor ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada UMKM dan Koperasi.

Hal tersebut kata Amin, jangan sekali-kali dilupakan, jangan hanya menjadi lip service saja saat berkampanye, merayu masyarakat pelaku UMKM untuk mendapatkan suaranya, namun setelah terpilih dicampakkan dan dilupakan, mengingat UMKM dan Koperasi adalah tulang punggung pembangunan pergerakan ekonomi rakyat bawah.

Jika melihat data 10 tahun terakhir  jumlah pelaku UMKM dan Koperasi di Sulawesi Tengah cukup besar, yakni sekitar 704.919, terdiri dari pelaku Migro 412.300, Kecil 176.231, Menengah 114.118, dan Koperasi 2.200.

Kemudian, jika melihat dari sisi populasi manusianya para pelaku UMKM dan Koperasi ini lebih besar lagi, yakni bisa mencapai 2.144.757 jiwa. Karena pelaku usaha yang masuk kategori Migro saja memiliki satu pemilik dan dua orang pekerja, artinya dikelolah oleh tiga orang, maka dapat dihitung 3 orang dikali 704.919 maka menghasilkan angka 2.144.757 jiwa atau 78 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 3.121.075 jiwa di tahun 2023.

Jumlah ini kata Ketua DPD Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (Kukmi) Sulawesi Tengah cukup besar, karena di sinilah mereka para pedagang yang ada di pasar, penjual baju, ayam potong, penjual ikan, para pedang kios di seluruh Sulawesi Tengah, petani yang memiliki pekerja minimal tiga orang, pengusaha tangkap ikan dan sebagainya.

Sekaligus ini merupakan potensi Human Resource Development bagi daerah untuk melakukan lompatan kemajuan di bidang ekonomi jika diberi peran, kesempatan dan peluang menjadi Agen Pembangunan melalui Political Will Pemimpin Pemerintahan Daerah dalam bentuk kepedulian sekaligus keberpihakan.

Namun sayang kenyataannya selama ini, untuk naik kelas saja dari Migro ke Kecil sangat sulit, apa lagi dari Migro ke Menegah itu hanyalah mimpi dan angan-angan, sebab belum ada keberpihakan dari pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM dan Koperasi.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sulawesi Tengah ini menekankan, bahwa perlu dipahami oleh pemerintah daerah jika para pelaku UMKM dan Koperasi itu tidak hanya semata-mata membutuhkan bantuan pinjaman pendanaan dari Perbankan Milik Pemerintah, namun juga dari sisi pengembangan SDM, seperti membangun mental kaya, naluri bisnis dan pembukuan.

Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan, khususnya instansi terkait (OPD) untuk melakukan pembinaan, bukan hanya melakukan pelatihan formalitas, asal kegiatan itu terlaksana tanpa memperdulikan apakah kegiatan itu memiliki nilai bobot atau tidak bagi peserta.

“Di sinilah kami sangat mengharapkan, adanya perhatian, keseriusan, dan keperpihakan dari para calon kepala daerah yang akan datang, silahkan berkontestasi dan adu gagasan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada UMKM dan Koperasi, tanpa mengabaikan invesasi besar yang lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh investor dari luar negeri ke bumi Tadulako ini,”sebutnya.

Keberpihakan pucuk pimpinan pemerintah daerah yang diharapkan oleh para pelaku UMKM dan Koperasi berupa Political will dalam bentuk regulasi yang bertumpu pada mengembangan UMKM dan Koperasi,  memberikan ruang bagi mereka untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya pengetahuan, skill, akses pendanaan bunga rendah, dan lain sebagainya.

Mengingat katanya, jika pelaku UMKM itu bisa maju dan berkembang bahkan naik kelas, maka pemerintah dan daerah ini juga yang akan menikmati hasilnya, karena selain dapat menyerap tenaga kerja juga pajak dan restribusi daerah akan semakin besar masuk ke kas daerah, dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD dan memperbesar APBD.

Lebih lanjut kata Mantan Ketua KADIN Kota Palu ini, keinginan yang terbesar dalam dirinya sebagai orang tua yang sudah lama terjun dalam dunia bisnis dan dunia usaha adalah ingin menyaksikan para pelaku UMKM dan Kopersi ini tumbuh dan berkembang serta ada proses naik kelas seiring dengan semakin maju dan berkembangnya investasi yang masuk di Sulawesi Tengah, sehingga ada kolaborasi antara pelaku UMKM dan pengusaha besar.

Jika hal itu terwujud maka ada lompatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, tidak ada lagi pertumbuhan semu, namun yang ada adalah pertumbuhan berkualitas dan akan dirasakan oleh semua masyarakat. (*)