ELSINDO, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Sabtu (8/3/2025). Rapat ini menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan strategis yang akan menentukan arah pembangunan Sulawesi Tengah lima tahun ke depan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Christina Shandra Tobondo, turut hadir dalam pertemuan ini. Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi panduan nyata dalam pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen formalitas.
Dalam rapat tersebut, Anwar Hafid menyoroti berbagai tantangan yang masih membelenggu Sulawesi Tengah, seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang belum optimal. Ia menekankan bahwa banyak anak masih putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, sementara petani dan nelayan belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
“Kita harus membuat RPJMD ini benar-benar bisa dieksekusi dan berdampak nyata bagi masyarakat. Program-program yang disusun tidak boleh hanya menjadi visi di atas kertas, tapi harus bisa diwujudkan dalam kebijakan yang langsung dirasakan rakyat,” tegasnya.
Gubernur mengusung visi “Sulteng Nambaso”, yang berarti daerah ini harus maju di segala bidang dengan program-program strategis yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Di sektor pendidikan, Anwar Hafid berkomitmen memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial.
Sementara di bidang kesehatan, ia menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah harus bisa mendapatkan layanan medis hanya dengan menunjukkan KTP, tanpa terkendala administrasi BPJS.
“Tidak boleh ada lagi warga yang ditolak berobat hanya karena kartu BPJS-nya menunggak. Semua harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah,” ujar Anwar Hafid.
Stabilisasi Harga dan Akses Teknologi
Selain itu, pemerintah juga bertekad menekan angka inflasi dengan menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil yang sering mengalami lonjakan harga akibat distribusi yang tidak merata.
Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menambahkan bahwa akses teknologi dan komunikasi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah.
“Masih ada daerah yang sulit mendapatkan sinyal, masyarakat harus naik ke bukit hanya untuk berkomunikasi. Ini harus segera diperbaiki agar seluruh wilayah memiliki akses telekomunikasi yang layak,” ungkapnya.
Di sektor kesehatan, dr. Reny juga menyoroti pentingnya layanan medis bagi masyarakat pelosok. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi ibu hamil yang kesulitan mendapatkan layanan persalinan yang aman hanya karena fasilitas kesehatan terlalu jauh.
Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD ini memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Gubernur dan wakil gubernur menargetkan rancangan awal RPJMD dapat disampaikan ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik guna menyerap aspirasi masyarakat, memastikan bahwa program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“RPJMD ini bukan sekadar wacana politik, tetapi harus menjadi jawaban atas persoalan nyata di masyarakat,” tegas Anwar Hafid.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi, masyarakat Sulawesi Tengah menanti realisasi program-program yang benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dalam lima tahun ke depan. (*/del)
