ELSINDO, JAKARTA– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah mendorong percepatan rencana perluasan Bandara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri Palu.
Dorongan tersebut disampaikan dalam konsultasi bersama Badan Anggaran DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Rombongan DPRD Sulteng dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila H. Moh. Ali dan Wakil Ketua II DPRD Sulteng Syarifuddin Hafid, SH. Rombongan turut didampingi Gubernur Sulawesi Tengah beserta jajaran OPD terkait.
Pertemuan diterima Wakil Ketua Banggar DPR RI H. Muhidin M. Said, SE., MBA, bersama Anggota Komisi V DPR RI Drs. Hamka Baco Kady, MS.
Perluasan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri menjadi salah satu agenda strategis karena berkaitan langsung dengan penguatan konektivitas dan infrastruktur transportasi Sulawesi Tengah.
Pengembangan bandara diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan penerbangan, memperkuat mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung kebutuhan logistik dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di daerah.
Kehadiran Hamka Baco Kady sebagai Anggota Komisi V DPR RI dinilai menjadi ruang strategis untuk mengawal dukungan pemerintah pusat. Komisi V memiliki mitra kerja di sektor infrastruktur dan perhubungan yang berkaitan dengan pengembangan bandara.
Banggar DPRD dan Pemprov Sulteng mendorong agar rencana perluasan tersebut memperoleh dukungan anggaran yang memadai melalui APBN maupun kebijakan kementerian teknis terkait.
Selain perluasan bandara, konsultasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengawal sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan infrastruktur penunjang logistik di Sulawesi Tengah.
Dukungan pemerintah pusat dinilai penting agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sinergi antara DPRD Sulteng, Pemprov Sulteng, dan DPR RI diharapkan dapat mengakselerasi realisasi perluasan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri sekaligus memperkuat posisi Palu sebagai salah satu simpul konektivitas dan logistik di kawasan Indonesia Timur.(**)
