ELSINDO, JAKARTA- Kekosongan jabatan Wakil Presiden (wapres) Republik Indonesia tidak bisa langsung diisi melalui penunjukan Presiden. Penggantinya harus dipilih melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Aturan ini menyebutkan, jika jabatan wapres kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Dalam proses tersebut, Presiden mengajukan dua nama calon wapres kepada pimpinan MPR. Usulan beserta dokumen persyaratan harus diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Kedua kandidat juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna sebelum pemungutan suara.
Bagaimana Jika Jumlah Suara Sama?
Persoalan jumlah suara yang sama juga telah diatur dalam Pasal 46 Ayat (6) dan (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Jika kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama dalam pemilihan, MPR wajib mengulang pemungutan suara satu kali.
Namun, apabila hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, kewenangan menentukan wapres pengganti berada di tangan Presiden.
Presiden berhak memilih salah satu dari dua calon yang sebelumnya diajukan kepada MPR.
Dengan ketentuan tersebut, proses pemilihan tetap memiliki jalan keluar meskipun MPR tidak menghasilkan pemenang melalui pemungutan suara.(***)
