Imigrasi Palu Pulangkan WNA Tiongkok, Diketahui Nikah Siri di Kabupaten Sigi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menggelar konferensi pers terkait penanganan seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bernama Huang Wentao, yang diketahui telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI) bernama Nabilla di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026). FOTO : Istimewa.

ELSINDO, PALU – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menggelar konferensi pers terkait penanganan seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bernama Huang Wentao, yang diketahui telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI) bernama Nabilla di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan oleh petugas Imigrasi, yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pemeriksaan dilakukan berawal dari pendalaman oleh Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu pada hari Senin, 9 November 2026, yang bersangkutan datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dengan ditemani salah satu keluarga dari mempelai Wanita untuk menanyakan proses perpanjangan izin tinggal yang akan habis pada tanggal 11 November 2026.

Pada saat dilakukan pendalaman oleh petugas Seksi Izin Tinggal Keimigrasian diketahui bahwa yang bersangkutan telah melakukan pernikahan siri dengan seorang WNI di Kabupaten Sigi. Atas hal tersebut petugas Izin Tinggal Keimigrasian berkoordinasi dengan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu akan melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian terhadap Huang Wentao,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas l TPI Palu, Muhammad Akmal.

Selain itu, yang bersangkutan juga akan diusulkan untuk dikenakan tindakan penangkalan masuk ke wilayah Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, pihak Imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap bentuk pelanggaran keimigrasian akan ditindaklanjuti secara profesional, tegas, dan sesuai dengan prosedur hukum,” ungkapnya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya, khususnya di Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara serta menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. (**)