ELSINDO, PALU – Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyoroti peluang dan tantangan perempuan dalam dunia politik praktis pasca pemisahan pemilu sebagaimana keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan talk show yang digelar Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, Bunda Wiwik—sapaan akrabnya—menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan inklusif.
“Peran pendidikan politik bukan sekadar memberi tahu tentang pemilu, tetapi membentuk cara berpikir, sikap, dan karakter dalam bernegara. Ia adalah jantung dari demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendidikan politik memiliki sejumlah peran strategis. Pertama, membangun kesadaran sebagai warga negara. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang mengikuti pemilu tanpa memahami makna dan dampaknya secara menyeluruh.
“Memilih bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi keputusan penting yang menentukan arah pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan,” jelasnya.
Kedua, pendidikan politik melahirkan pemilih yang cerdas dan kritis. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak mudah terpengaruh janji kosong, pencitraan berlebihan, maupun praktik politik uang.
“Di sinilah kualitas demokrasi ditentukan—bukan dari banyaknya pemilih, tetapi dari kualitas pilihan,” tegasnya.
Ketiga, pendidikan politik dinilai mampu menjadi benteng terhadap pragmatisme politik. Ia menyebut praktik transaksional kerap terjadi akibat ketidaktahuan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pendidikan politik juga mendorong partisipasi publik yang sehat, tidak hanya saat pemungutan suara, tetapi juga dalam diskusi, pengawasan, dan penyampaian aspirasi.
Lebih lanjut, Bunda Wiwik menekankan bahwa pendidikan politik membuka ruang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk perempuan. Menurutnya, perempuan perlu didorong untuk memiliki keberanian dan kapasitas dalam berpolitik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemimpin.
“Ini penting agar kebijakan yang lahir benar-benar mewakili seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya nilai dan etika dalam politik. Tanpa nilai, menurutnya, politik hanya akan melahirkan kekuasaan tanpa arah.
“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kekuasaan. Tujuan akhir politik adalah kemaslahatan rakyat,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pendidikan politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan dan keberlanjutan. Selama ini, pendidikan politik cenderung hanya intens dilakukan menjelang pemilu.
Karena itu, ia mendorong agar pendidikan politik dapat hadir secara berkelanjutan di berbagai ruang kehidupan, mulai dari sekolah, keluarga, organisasi, hingga media sosial.
“Jika kita ingin politik yang bersih, adil, dan bermartabat, maka investasi terbesarnya adalah pendidikan politik. Karena pemilu yang baik lahir dari rakyat yang paham,” tandasnya. (*)
