ELSINDO, JAKARTA- DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibawa ke Rapat Paripurna. Kesepakatan ini menandai berakhirnya pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Seluruh fraksi di Komisi III menyetujui RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Selanjutnya, DPR akan menjadwalkan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan bahwa pembahasan telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, 160 DIM berstatus tetap, 135 bersifat redaksional, 40 menyangkut substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru.
Enam kelompok tindak pidana menjadi sasaran
Dalam pembahasan, cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset disesuaikan dari 13 menjadi enam kelompok. Penyesuaian ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dengan ketentuan dalam KUHP.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyebut sejumlah kejahatan yang menjadi perhatian, di antaranya narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
Penipuan daring, investasi bodong, hingga penipuan berkedok perjalanan haji juga menjadi contoh kejahatan yang perlu mendapat perhatian.
Perlindungan hak masyarakat
Selain memberi kewenangan kepada negara untuk mengambil aset hasil kejahatan, RUU ini juga mengatur perlindungan hak masyarakat.
Sejumlah fraksi menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.
Ketentuan tersebut diperlukan agar perampasan aset tidak disalahgunakan dan tetap berjalan secara transparan serta akuntabel.
Menunggu pengesahan
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, sebelumnya menyampaikan target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Sementara itu, Rudianto Lallo optimistis pembahasan dapat diselesaikan pada November 2026.
Hingga 19 November 2026, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang. DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I dan menyepakati kelanjutannya ke Rapat Paripurna.
Jika disahkan, aturan ini diharapkan menjadi instrumen untuk memulihkan aset hasil kejahatan agar tidak terus dinikmati pelaku tindak pidana.(**)














