ELSINDO, PALU– Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terkait usulan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBI-Jamkesda) untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang VIP Gedung Wanita Bidarawasia, Palu, Rabu, 17 September 2025.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh. Hidayat Pakamundi, didampingi Wakil Ketua serta anggota Komisi IV, yakni Zalzulmida A. Djanggola, S.H., M.Kn., Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., dan Winiar Hidayat Lamakarate, SE. Sementara rombongan DPRD Bangkep diwakili Wakil Ketua Komisi I, Rusdin Sinaling, bersama anggota Basri Liato, Habibullah Salomo S.Kep, Veririanus Lamasang, dan Rutdiansy Malonta, S.Sos., M.A.P. Turut hadir pejabat dari Dinas Kesehatan dan BPKAD Provinsi Sulteng.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh. Hidayat Pakamundi, menegaskan bahwa pembahasan ini menyangkut hajat hidup masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan akses layanan kesehatan. “Seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di mana pun mereka berada, tetap memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menanggung biaya pengobatan sesuai kriteria yang berlaku, terutama bagi peserta kelas III. Jika ingin naik kelas, tentu ada mekanisme tambahan biaya,” jelasnya.
Hidayat juga menekankan perlunya kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, mengingat jumlah kunjungan pasien di rumah sakit Sulteng meningkat drastis. “Dulu sekitar 200–300 pasien per hari, kini melonjak hingga 600–700 orang. Artinya, semangat memperluas layanan kesehatan harus diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. I Nyoman Slamet, menyoroti pentingnya inovasi daerah dalam pembangunan kesehatan. Ia mendorong agar program kesehatan tidak hanya bergantung pada kebijakan gubernur, tetapi juga bisa lahir dari sinergi antar-daerah. “Misalnya, berani tidak kita menggunakan APBD untuk menyekolahkan anak-anak kita menjadi tenaga medis, lalu kembali mengabdi di daerah asal mereka. Dengan begitu, kebutuhan tenaga kesehatan bisa terpenuhi secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Nyoman juga menekankan pentingnya pergeseran paradigma kesehatan, dari berfokus pada pengobatan menjadi pencegahan. “Puskesmas harus difungsikan optimal agar masyarakat terbiasa memeriksa kesehatan sebelum sakit. Rumah sakit idealnya bukan hanya tempat berobat, tetapi menjadi semacam ‘mall kesehatan’ yang mendorong pola hidup sehat,” katanya.
Menutup pertemuan, Komisi IV DPRD Sulteng menyatakan apresiasi atas kunjungan DPRD Bangkep. Hidayat menegaskan pihaknya siap memperjuangkan usulan penambahan kuota PBI-Jamkesda agar masyarakat Banggai Kepulauan dapat merasakan akses kesehatan yang lebih merata. “Sinergi antar-DPRD sangat penting untuk memastikan kebijakan di bidang kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” tandasnya.(**)
