ELSINDO, TOLITOLI – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan amanat Surat Edaran Bersama (SEB) 4 Menteri kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Senin (30/12/2024). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah tersebut.
“Kami mendorong agar Kabupaten Tolitoli segera menyiapkan regulasi, seperti Peraturan Bupati hingga Peraturan Kepala Desa, guna memastikan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melakukannya secara prosedural,” ujar Menteri Karding kepada Bupati Tolitoli, Amran Hi. Yahya, dan para aparatur pemerintah kecamatan serta desa se-Kabupaten Tolitoli.
SEB 4 Menteri yang ditandatangani pada 3 Desember 2024 oleh Menteri P2MI, Mendagri Tito Karnavian, Menaker Yassierli, dan Mendes PDT Yandri Susanto, menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan pelindungan bagi PMI. Menteri Karding menegaskan bahwa masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri harus mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pemerintah.
“Pelindungan PMI merupakan tanggung jawab bersama, dari tingkat pusat, daerah, hingga desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” tambahnya.
Menurut Karding, penempatan PMI yang optimal berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Saat ini, dari kebutuhan job order sebanyak 1,35 juta, baru terpenuhi 287 ribu. Jika kita mampu menempatkan 500 ribu PMI per tahun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat lebih dari 1 persen dan mengurangi pengangguran hingga 500 ribu orang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi besar devisa dari PMI. “Pada 2023, devisa yang diperoleh mencapai Rp227 triliun, meski belum terkelola secara optimal. Bayangkan jika dikelola dengan baik, devisa bisa mencapai Rp300 triliun per tahun, melebihi sektor migas,” ungkap Karding.
Paparan Menteri Karding disambut positif oleh jajaran Pemda Tolitoli. Bupati Amran Hi. Yahya menekankan pentingnya pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. “Kami siap mendukung program Kementerian P2MI. PMI adalah aset penting dalam membangun bangsa,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Sriyanti Dg Parebba, turut mendukung langkah ini dan menyatakan komitmen untuk memperkuat tata kelola PMI di daerah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Menteri Karding optimistis tata kelola PMI akan semakin baik, sehingga kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional dapat terus meningkat. (**)
