ELSINDO, PALU – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Palu mendukung perhatian Presiden terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Organisasi profesi tersebut menilai, peningkatan kesejahteraan menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas sekaligus meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.
Ketua PGRI Kota Palu, Eddy Siswanto, mengatakan guru merupakan garda terdepan dalam memajukan dunia pendidikan. Karena itu, pemerintah diminta menjadikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai prioritas.
Menurutnya, selain memperjuangkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme, PGRI juga terus menyuarakan perlindungan terhadap hak-hak guru, termasuk peningkatan penghasilan yang layak.
“Kami berharap apa yang disampaikan Bapak Presiden benar-benar diwujudkan dengan memprioritaskan kesejahteraan guru. Guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa, sehingga kesejahteraannya harus menjadi perhatian,” ujar Eddy.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini gaji guru yang baru diangkat sebagai ASN masih berada di kisaran Rp3 juta per bulan di luar berbagai tunjangan. PGRI berharap pemerintah secara bertahap meningkatkan gaji pokok guru sehingga penghasilan guru bersertifikasi dapat mencapai Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan.
Menurut Eddy, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kesejahteraan guru di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
“Kalau kualitas hidup guru meningkat, mereka akan semakin profesional dalam bekerja. Dampaknya tentu akan meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Selain persoalan ASN, PGRI juga menyoroti nasib guru honorer yang masih menerima gaji jauh dari kata layak. Di Kota Palu, kata Eddy, guru honorer umumnya menerima sekitar Rp1,5 juta per bulan. Namun di sejumlah sekolah dengan jumlah siswa sedikit, masih ditemukan guru honorer yang hanya memperoleh gaji Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Ia menjelaskan, besaran gaji guru honorer sangat bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun kemampuan yayasan bagi sekolah swasta. Sekolah dengan jumlah peserta didik sedikit otomatis menerima dana BOS lebih kecil sehingga berdampak pada kemampuan membayar tenaga honorer.
“Pemerintah perlu memberi perhatian kepada guru honorer, terutama yang sudah memiliki NUPTK dan terdaftar di Dapodik, agar segera mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, PGRI Kota Palu juga meminta pemerintah mempercepat pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Menurut Eddy, status PPPK dengan masa kontrak tertentu membuat sebagian guru masih dihantui ketidakpastian pekerjaan. Karena itu, PGRI berharap pemerintah membuka peluang agar PPPK dapat disetarakan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau setidaknya seluruh guru paruh waktu segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Harapan kami, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran sehingga guru PPPK memiliki kepastian karier dan guru honorer yang masih tersisa segera diangkat. Dengan begitu kesejahteraan guru meningkat dan mereka dapat fokus memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat,” tutup Eddy. (**)
