ELSINDO, PALU– DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) membentuk tim penyelesaian maslaah yang terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI) Morowali Utara. Pembentukan tim tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III, H. Muharram Nurdin, S.Sos,.M.Si, Rabu, 18 Januari 2023.
Waket III Muharram Nurdin menyampaikan bahwa pembentukan TIM ini merupakan kesimpulan dari hasil RDP beberapa hari lalu dengan pihak terkait.
“Tujuan dari pembentukan TIM ini adalah memastikan bagaimana keadaan yang terjadi kembali kondusif dan masalah yang ada di PT. GNI bisa diselsaikan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa kehadiran Investasi sangat penting tapi harus juga memberikan dampak positif atau kesejahteraan kepada masyarakat sulawesi tengah
“Kami DPRD berpendapat bahwa Kehadiran Investasi di Sulteng sangatlah penting tapi tidak bisa juga karena kepentingan investasi tidak menjadikan masyarakat itu sebagai penikmat di kampungnya,” ungkap Ketua DPD PDIP Sulteng itu.
Kata dia, apa yang sudah menjadi kesimpulan saat RDP beberapa hari lalu akan disampaikan ke Kementerian Investasi, Ketenagakerjaan dan Kementerian Polhukam.
Ia menyampaikan salah satu masalah yang terjadi di PT. GNI karena kita mendapat informasi dari Kadis Ketenagakerjaan bahwa PT. GNI selama ini tidak kooperatif sebab ada beberapa data yang diminta tidak diberikan oleh PT. GNI.
Muharram menambahkan bahwa PT. GNI juga belum melibatkan secara strategis pengusaha lokal dan perusahaan daerah sebagai mitra usaha yang strategis.
“Supaya orang orang daerah baik yang Morut dan perusda merasa memiliki ini maka mereka harus dilibatkan didalam,” katanya.
Keputusan menteri investasi setiap investasi yang datang kedaerah harus mengudang pemgusaha lokal, perusahaan daerah untuk terlibat secara bersama sama.
Oleh karena itu salah satu poin meminta agar setiap investasi yang masuk di Sulteng agar melibatkan pengusah lokal dan perusda sebagai join patner dalam melakukan investasi.
Hanya dengan demikian masyarakat Sulteng bisa menikmati dan merasakan bahwa betapa pentingnya investasi kalau model seperti sekarang tidak ada.
Ia juga menambahkan bahwa ada perlakuan tidak adil antara pekerja lokal dan TKA, TKA diberikan fasilitas yang sedemikian mewah sementara pekerja lokal seadanya.
“Oleh karena itu Tim penyelsaian masalah ini dibentuk adalah untuk bagaimana masalah Manajemen di PT. GNI terselesaikan,” tutupnya.
Adapun TIM yang dibentuk ini terdiri dari Perwakilan Fraksi dan Komisi.(**)
