ELSINDO, PALU– Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, terutama terkait sektor pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan kekayaan daerah. Catatan ini dibacakan oleh juru bicara Pansus, Rahmawati M. Nur, S.Ag dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Rabu (21/5/2025).
Dalam laporannya, Pansus mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 5,56 triliun atau 92,15 persen dari target Rp 6,03 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatat kinerja cukup baik dengan kontribusi sebesar Rp 2,12 triliun atau 93,94 persen.
Namun, Pansus menyoroti rendahnya kontribusi sektor pengelolaan kekayaan daerah yang baru menyumbang 24,16 persen dari target, serta belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk belum rampung hingga batas waktu pembangunan, dan layanan RSUD Provinsi masih belum maksimal sebagai rumah sakit rujukan utama,” ungkap Rahmawati.
Pansus juga menyoroti masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan, yakni lebih dari 700 ribu jiwa. Untuk itu, DPRD merekomendasikan percepatan reformasi BUMD, perbaikan format LKPJ sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2024, serta sinkronisasi perencanaan anggaran berbasis program dan hasil.(**)
