ELSINDO, PALU– DPRD dari lima provinsi penghasil nikel sepakat membentuk Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) sebagai wadah perjuangan bersama mengawal kebijakan nasional tentang sektor nikel.
Forum ini resmi dideklarasikan di Kantor DPRD Sulawesi Tengah dan dihadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Forkopimda Sulawesi Tengah, para kepala daerah, serta akademisi, Minggu (7/12/2025).
Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, menyatakan FD-PNI dibentuk untuk menyatukan data, kajian, dan langkah strategis antarprovinsi dalam memperjuangkan keadilan Dana Bagi Hasil (DBH), perlindungan lingkungan, hingga hak masyarakat adat.
“Forum ini akan menjadi ruang kerja bersama untuk memastikan kebijakan nasional di sektor nikel benar-benar berpihak pada daerah penghasil,” ujarnya.
Lima provinsi yang tergabung dalam FD-PNI yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Deklarasi forum dibacakan Ketua DPRD Maluku Utara sebagai penanda dimulainya kerja kolektif antar daerah penghasil nikel.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, berharap FD-PNI mampu menghasilkan rekomendasi yang kuat dan mendorong dialog konstruktif dengan pemerintah pusat demi pembangunan daerah tambang yang lebih berkeadilan. (**)
