ELSINDO, PALU – Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah (OJK Sulteng) menilai perkembangan sektor jasa keuangan hingga akhir Desember 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kinerja yang positif, likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga.
“Perkembangan industri perbankan, industri keuangan non-bank dan pasar modal di Sulawesi Tengah pada Desember 2025 tumbuh positif seiring dengan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen yang dilakukan secara berkelanjutan,” kata Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra, Jumat sore (13/3/2026).
Pada posisi Desember 2025, Aset perbankan mencapai Rp81,71 triliun, tumbuh 3,35% (yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi Rp38,53 triliun (4,67% yoy), termasuk Penyaluran kredit tumbuh 0,69% (yoy) menjadi Rp61,47 triliun, namun kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL 1,06%, Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 159.53%, mencerminkan intermediasi yang kuat.
“Pertumbuhan aset syariah mencapai Rp4,26 triliun sejalan dengan kepercayaan publik yang meningkat pada DPK (12,84% yoy). Adapun pada sisi pembiayaan, posisi saat ini berada di angka Rp2,44 triliun,” ujarnya.
Sementara untuk penyaluran kredit kepada UMKM Sulawesi Tengah tercatat Rp17,40 triliun atau turun -2,85% yoy, dengan kualitas NPL 3,51%, namun masih di bawah ambang batas 5%.
“Sedangkan, pemberian kemudahan akses penyaluran pembiayaan UMKM oleh Bank dan Lembaga keuangan nonbank (LKNB) dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan UMKM serta meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Dijelaskan, hal ini perlu diiringi dengan ketentuan yang menegaskan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai dalam pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.
“Atas hal tersebut OJK menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, POJK ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 September 2025,” jelasnya. (FA)
