DPRD Sulteng Korkom ke Sulbar, Bahas Sinergi Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Anggota Komisi IV DPRD Sulteng melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi (korkom) antar daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. FOTO: ISTIMEWA

ELSINDO, MAMUJU– Sekretaris DPRD Sulteng bersama Anggota Komisi IV DPRD Sulteng melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi (korkom) antar daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Suhardi Duka, dan dihadiri jajaran OPD terkait. Turut hadir sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sulteng serta Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa.

Gubernur Sulbar menekankan pentingnya sinergi lintas daerah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga menyoroti pentingnya validasi dan sinkronisasi data melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemprov Sulbar, lanjutnya, mengedepankan pendekatan kolaboratif melalui Program PASTI PADU yang mengintegrasikan penanganan kemiskinan dan stunting berbasis data, termasuk dukungan dari program CSR. Selain itu, diperkenalkan program prioritas “quick wins” seperti Sulbar Sehat, Sulbar Cerdas, Sulbar Responsif, dan Sulbar Berdaya.

Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menekankan pentingnya pengawasan penyaluran bantuan agar tepat sasaran, serta penguatan data sebagai dasar kebijakan. Ia juga menilai pergeseran dari bantuan sosial ke pemberdayaan masyarakat merupakan langkah tepat, namun perlu program yang berkelanjutan.

Sementara itu, Dr. I Nyoman Slamet menyoroti sektor pendidikan, khususnya kebutuhan peningkatan sarana prasarana serta inovasi pembelajaran, termasuk bagi anak putus sekolah.

Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa, menyebut kegiatan ini strategis untuk memperkuat fungsi DPRD dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan. Ia menegaskan pentingnya sinergi dan integrasi data agar kebijakan lebih efektif dan berdampak nyata.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat validasi data, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan ini diharapkan mempererat sinergi antar daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.(**)