ELSINDO, JAKARTA– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tengah membahas penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) serta dampak kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap penyusunan APBD Sulteng 2027.
Pembahasan itu dilakukan dalam kunjungan kerja Banggar DPRD Sulteng ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid.
Salah satu perhatian Banggar yakni dampak Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta memprioritaskan belanja pegawai. Sementara efisiensi diarahkan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial serta bantuan kepada instansi vertikal.
Banggar DPRD Sulteng juga membahas kurang bayar DBH yang nilainya sekitar Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen diarahkan kepada daerah penghasil, sedangkan sekitar Rp4 triliun lainnya akan dibagikan kepada daerah yang membutuhkan sesuai ketentuan dan mekanisme pemerintah pusat.
Penyelesaian kurang bayar DBH tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang APBN dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan besaran defisit APBN.
Terkait penyusunan APBD 2027, Banggar menekankan agar pemerintah daerah tidak memaksakan besaran anggaran tanpa kepastian sumber pembiayaan.
Namun, ruang untuk melakukan pergeseran maupun penambahan anggaran tetap perlu disiapkan apabila pemerintah pusat memberikan tambahan pembiayaan.
Administrasi program dan kegiatan yang belum memiliki kepastian pembiayaan juga perlu dipersiapkan agar dapat segera disesuaikan apabila tambahan anggaran tersedia.
Sementara itu, pemerintah pusat masih membahas regulasi mengenai besaran kurang salur kepada daerah. Kepastian tersebut diupayakan dapat diperoleh sebelum penetapan APBD 2027.
Banggar menegaskan, kepastian kurang bayar DBH menjadi penting bagi Sulteng agar perencanaan APBD 2027 dapat disusun secara realistis dan sesuai kemampuan fiskal daerah.(**)
