ELSINDO, PALU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Sulawesi Tengah. Hingga 28 Agustus 2026, sejumlah kabupaten dan kota tercatat mengalami kejadian kebakaran, dengan Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena luas lahan terbakar mencapai sekitar 83 hektare di salah satu lokasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).
Dalam rakor tersebut, Anwar menekankan pentingnya memperkuat penanganan di lapangan agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan,” kata Anwar.
Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, kejadian karhutla tidak hanya terjadi di Tojo Una-Una. Kebakaran juga tercatat di Kota Palu, Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Di Kota Palu, salah satu kejadian terjadi di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektare.
Anwar menjelaskan, pemerintah daerah bersama aparat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan. Langkah tersebut turut mendorong penurunan jumlah kejadian setelah sempat meningkat pada awal tahun.
Namun, ancaman belum sepenuhnya berakhir. Kondisi kekeringan yang mencapai puncaknya pada Agustus dinilai menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya kebakaran.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” ujarnya.
Gubernur meminta koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kota, aparat, serta instansi teknis terus diperkuat. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegas Anwar.
Rakor tersebut turut melibatkan unsur Forkopimda dan instansi terkait, termasuk Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, kepala dinas terkait, BKSDA, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, hingga Satpol PP.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penanganan karhutla dilakukan secara lebih terpadu dan masif, terutama di wilayah yang masih menghadapi kondisi kekeringan. (**)
