ELSINDO,PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bahkan menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait, Senin (31/8/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan tidak hanya mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Anwar mengatakan, sebelum rakor berlangsung, dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kapolda Sulawesi Tengah.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyatukan langkah menghadapi potensi kebakaran yang masih mengancam sejumlah wilayah.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujar Anwar.
Ia menyebut, kejadian karhutla hingga 28 Agustus 2026 tersebar di beberapa wilayah. Kota Palu, Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, Buol, dan Tojo Una-Una tercatat mengalami kejadian kebakaran.
Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah dengan kejadian cukup besar. Di salah satu lokasi, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 83 hektare.
Anwar juga menyoroti kondisi kekeringan yang memiliki hubungan erat dengan peningkatan karhutla. Kekeringan disebut mencapai puncaknya pada Agustus sehingga risiko kebakaran ikut meningkat.
Meski hujan mulai turun di sejumlah daerah, pemerintah tidak ingin lengah. Ancaman tetap harus diantisipasi apabila kondisi kering masih berlangsung hingga September.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, untuk merumuskan langkah penanganan karhutla di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, jajaran kepala dinas, BKSDA, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, hingga unsur pemerintahan dan keamanan lainnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah berharap potensi karhutla dapat ditekan sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta wilayah dapat diminimalkan. (**)
