ELSINDO, PALU- Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui perbaikan sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB), penambahan sekolah, serta penguatan keterampilan peserta didik agar mampu bersaing di dunia kerja.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan (PKPLK & IP) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Warsita, S.Pd., M.M., mengatakan, pada 2026 pihaknya telah mengusulkan bantuan perbaikan sarana dan prasarana untuk 33 SLB yang sebelumnya terdata di Sulawesi Tengah.
Dari usulan tersebut, sebanyak 22 sekolah mendapatkan bantuan dengan nilai yang bervariasi, mulai dari sekitar Rp200 juta hingga Rp1,8 miliar.
“Perbedaan nilai bantuan bergantung pada kebutuhan dan kesiapan sekolah dalam mengisi data melalui Dapodik. Kalau pembaruan datanya bagus, tentu akan lebih mudah,” kata Warsita.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut menggunakan mekanisme swakelola sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan dilakukan oleh pihak sekolah. Bentuk pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, mulai dari pagar sekolah, aula pertemuan hingga ruang keterampilan.
Selain pembangunan fisik, sejumlah SLB juga mendapatkan bantuan sarana pembelajaran, terutama untuk mendukung pengembangan keterampilan peserta didik disabilitas.
Warsita menambahkan, pihaknya juga sedang mendata SLB yang belum memiliki fasilitas rumah ibadah. Fasilitas tersebut belum termasuk dalam menu bantuan yang tersedia saat ini sehingga akan diupayakan melalui APBD maupun APBN pada tahun mendatang.
Menurut Warsita, pemerataan akses pendidikan khusus masih menjadi tantangan di Sulawesi Tengah. Meski jumlah SLB terus bertambah, keberadaannya belum merata hingga tingkat kecamatan, terutama di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 35 SLB di Sulawesi Tengah, bertambah dari sebelumnya 33 sekolah. Pada tahun ini juga telah terbentuk empat SLB baru yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Salakan, Totikum di Banggai Kepulauan, serta Kulawi dan Dolo di Kabupaten Sigi.
Untuk pengembangan berikutnya, Dinas Pendidikan Sulteng telah mengusulkan pembangunan SLB negeri di wilayah Silabia, Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah kabupaten setempat telah menyiapkan lahan yang sertifikatnya diserahkan kepada pemerintah provinsi.
“Insyaallah, untuk SLB negeri di Silabia sudah kami usulkan ke pemerintah pusat. Kami juga berharap pemerintah kabupaten lain dapat menyiapkan lahan yang bisa diserahkan kepada provinsi agar pembangunan SLB negeri bisa diupayakan,” ujarnya.
Warsita menilai, penambahan SLB sangat penting untuk menekan angka anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh akses pendidikan. Berdasarkan data yang disampaikannya, masih terdapat sekitar 6.000 anak yang perlu mendapat perhatian dalam partisipasi pendidikan khusus.
Ia mencontohkan Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki wilayah luas dan banyak kecamatan. Menurutnya, daerah tersebut masih membutuhkan sekitar empat hingga lima SLB tambahan agar layanan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak anak.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian di Kabupaten Donggala. Dengan wilayah pesisir yang panjang, keberadaan SLB dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.
“Harapan kami, setiap kabupaten bisa memiliki sekitar tiga sampai empat SLB, disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan peserta didik,” katanya.
Selain keterbatasan fasilitas sekolah, kekurangan guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) juga menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.
Warsita mengatakan, perguruan tinggi di Sulawesi Tengah diharapkan dapat membuka lebih banyak ruang pendidikan bagi calon guru PLB agar kebutuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dapat terpenuhi.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Sulteng juga pernah memberikan beasiswa pendidikan S2 PLB. Namun, sebagian penerima beasiswa kemudian bertugas pada formasi lain, seperti guru sekolah dasar maupun tenaga tata usaha.
“Kami berharap perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako dan perguruan tinggi lainnya dapat membuka program PLB. Dengan begitu, kebutuhan guru yang sesuai kompetensinya bisa dipenuhi,” jelasnya.
Menurut dia, peningkatan kompetensi guru menjadi penting karena pengembangan keterampilan peserta didik disabilitas sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memberikan pendampingan dan pelatihan.
Dinas Pendidikan juga mendorong penguatan pelatihan internal melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SLB agar pengetahuan serta keterampilan tenaga pendidik dapat terus berkembang.
Warsita menegaskan, pendidikan bagi peserta didik disabilitas tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademik. Mereka juga harus dibekali keterampilan vokasi agar memiliki peluang lebih besar untuk mandiri setelah menyelesaikan pendidikan.
Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah alumni SLB yang telah diterima bekerja di jaringan ritel Alfamart dan Alfamidi. Berdasarkan data yang disampaikan kepada pihaknya, sebanyak 27 alumni SLB telah bekerja di perusahaan tersebut.
Peluang kerja bagi penyandang disabilitas, kata dia, perlu terus diperluas melalui peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Anak-anak disabilitas ini perlu memiliki keterampilan. Kalau gurunya juga memiliki kompetensi yang baik, mereka bisa dibimbing agar siap memasuki dunia kerja,” ujarnya.
Ia menyebutkan, perusahaan telah menerima tenaga kerja penyandang disabilitas, termasuk penyandang tunagrahita ringan dan tunadaksa, untuk pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Karena itu, Warsita berharap pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, dunia usaha, serta pemerhati pendidikan dapat berkolaborasi memperluas akses pendidikan khusus dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Dengan penambahan SLB, peningkatan kualitas guru, serta penguatan keterampilan vokasi, ia berharap semakin banyak anak disabilitas di Sulawesi Tengah memperoleh pendidikan yang layak dan kesempatan untuk hidup lebih mandiri. (**)
