ELSINDO, PALU– DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Sulteng, Rabu (9/4/2025).
DPRD Sulteng hadir secara langsung melalui Wakil Ketua I Aristan S.Pt, bersama Ketua Komisi I Dr. Ir. Bhartolomeus Tandigala, Ketua Komisi II yang diwakili Wakil Ketua I Komisi II Sonny Tandra, Ketua Komisi III Hj. Arnila H. Moh. Ali, dan Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido ini juga dihadiri Sekdaprov Dra. Novalina MM, Kepala Bappeda Provinsi Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, serta para kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng. Satuan Tugas Wilayah IV KPK RI turut hadir secara virtual sebagai narasumber, mendampingi forum diskusi teknokratis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa Rakortekrenbang menjadi forum penting untuk menjamin keselarasan indikator makro dan urusan pemerintah daerah dengan program-program nasional. Hal ini diperlukan agar pembangunan daerah dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian agenda prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
“Dalam kerangka RPJMN tersebut, trisula pembangunan nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan pembangunan SDM berkualitas harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 2026,” ujar dr. Reny.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2026 sendiri mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Industri Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah ke depan.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng Aristan, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakortekrenbang yang dianggap strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Ia berharap hasil kegiatan ini mampu menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan yang bersinergi antar sektor dan wilayah.
Selain itu, Aristan menekankan pentingnya mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui reses, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan refleksi langsung kebutuhan dan harapan masyarakat yang wajib diakomodasi dalam program kerja pemerintah daerah. Ini akan memperkuat sinergitas eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Senada dengan itu, para ketua komisi DPRD Sulteng juga menyampaikan pandangan konstruktif terkait penyusunan RPJMD dan RKPD. Mereka mendorong agar kebijakan pembangunan daerah benar-benar mengacu pada kerangka nasional dan menjawab persoalan aktual di masyarakat, khususnya dalam sektor-sektor prioritas seperti pertanian, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Forum ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak hanya sekadar formalitas tahunan, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus menjembatani arah kebijakan nasional.(**)
