Kapolres Sigi Perintahkan Kapolsek Kulawi Tindak Tegas Premanisme di Dusun Kankuro

Kapolres Sigi
Kapolres Sigi, AKBP Kari Amsah Ritonga, berbincang dengan Kepala Dusun Kankuro, Rusdin Tolaki, saat meninjau langsung situasi keamanan di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. FOTO: ISTIMEWA

ELSINDO, SIGIKapolres Sigi, AKBP Kari Amsah Ritonga, dengan tegas memerintahkan Kapolsek Kulawi untuk menindak segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat Dusun Kankuro, Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Langkah tegas ini diambil menyusul keluhan warga atas intimidasi dari para pelaku tambang ilegal di wilayah tersebut, Minggu, 27 April 2025.

Kepala Dusun Kankuro, Rusdin Tolaki, mengaku kepada Kapolres kerap mendapat ancaman dari pelaku tambang, terutama dari luar desa, hingga berniat mundur dari jabatannya.

“Jujur, Pak, saya sudah lama ingin mundur dari jabatan Kepala Dusun. Karena adanya aktivitas tambang ini, saya merasa terintimidasi. Ada orang dari luar yang bertindak seperti preman,” ungkap Rusdin.

Mendengar laporan tersebut, Kapolres Sigi, AKBP Kari Amsah Ritonga menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme. Ia meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila terjadi tindakan intimidasi, sekaligus memperingatkan jajaran kepolisian agar responsif terhadap setiap laporan yang masuk.

“Saya harap masyarakat segera melaporkan jika ada aksi premanisme kepada Bhabinkamtibmas atau Babinsa setempat. Kalau laporan tidak ditindak, saya tidak segan mengganti Kapolsek-nya,” tegas Kapolres di hadapan warga dan Kapolsek Kulawi, Iptu Robika Asji.

Sebagai bentuk keseriusan, AKBP Kari Amsah Ritonga juga menyatakan akan memperkuat pengamanan di wilayah tersebut, apalagi seiring dengan rencana pembangunan Pos Terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif TNI-Polri dalam pengamanan, guna memastikan pos tersebut benar-benar melindungi masyarakat dari ancaman.

Sebelumnya, Rusdin Tolaki juga telah mengusulkan agar penjagaan Pos Terpadu melibatkan aparat keamanan, bukan hanya warga sipil, mengingat potensi ancaman dari pihak luar yang masih cukup besar.

“Kami butuh kehadiran TNI-Polri di pos itu, bukan hanya masyarakat. Kalau masyarakat saja, kami terus diancam,” pintanya.

Warga juga berharap aktivitas tambang ilegal yang menjadi sumber keresahan bisa dihentikan sepenuhnya. Saat ini, diketahui bahwa kegiatan tambang ilegal di Dusun Tangkuro telah ditutup.(**)