ELSINDO, JAWA BARAT– Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) menggelar kegiatan koordinasi dan komunikasi terkait tahapan seleksi Komisi Informasi, dengan menggali perbandingan praktik seleksi dari daerah lain. Kegiatan ini berlangsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan diterima langsung oleh Ketua Tim PPID Kominfo Jabar, Yulia Susanti, S.I.Kom.
Rombongan Komisi 1 dipimpin Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Ambo Dalle, dan didampingi oleh anggota Komisi 1: Mahfud Masuara, Yusuf, Herry Utusan, dan Samiun.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Sulteng, Samiun, menyoroti pentingnya mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman para peserta seleksi, terutama mereka yang sebelumnya telah menjadi anggota Komisi Informasi. Menurutnya, para spesialis atau incumbent yang masih memenuhi syarat tidak perlu mengikuti tahapan awal seleksi kembali.
Diskusi juga membahas perbandingan mekanisme seleksi antara Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Keterbukaan Publik. Berdasarkan sharing informasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, terungkap bahwa proses seleksi Komisi Informasi di sana dipimpin oleh Dinas Kominfo sebagai leading sector, sedangkan pada seleksi Komisi Penyiaran, produk akhir proses seleksi diserahkan ke Komisi 1 DPRD melalui tim seleksi (timsel) yang dibentuk oleh DPRD.
Komisi 1 DPRD Sulteng sendiri telah melaksanakan proses seleksi terhadap 14 peserta calon anggota Komisi Informasi. Hasil seleksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang menghasilkan 7 orang terpilih berdasarkan nilai tertinggi. Urutan hasil seleksi disusun mulai dari peringkat 1 sampai 5 sebagai calon utama, serta peringkat 6 hingga 8 sebagai calon cadangan.
Dalam forum tersebut, Komisi 1 juga mengajukan pertanyaan mengenai kesamaan atau perbedaan mekanisme seleksi antara Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi di Provinsi Jawa Barat, serta pelaksanaan seleksi yang berlaku saat ini.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Komisi 1 DPRD Sulteng untuk memastikan pelaksanaan seleksi yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(**)
