ELSINDO, JAKARTA– Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 DPRD Sulteng melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (6/6/24).
Konsultasi ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Yus Mangun SE, dan dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan DPRD Sulteng, termasuk Ketua DPRD, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira DP, MP; Wakil Ketua I, HM Arus Abdul Karim; Wakil Ketua II, Hj. Zalzulmida A Djanggola SH, CN; dan Wakil Ketua III, H. Muharram Nurdin. Seluruh anggota Pansus turut hadir, di antaranya Sony Tandra ST, H. Zainal Abidin Ishac ST, I Nyoman Slamet S.Pd, M.Si, Hasan Patongai, Abdul Karim Aljufrie, Ronald Gulla ST, Faizal Alatas, Ibrahim Hafid, Wiwik Jumatul Rofiah SA.g, MH, Erwin Burase, dan HM Nur Dg Rahmatu SE. Ketua Bappeda Sulteng, Dr. Sandra Tubondo, serta tenaga ahli fraksi dan tim asistensi dari Bappeda Sulteng juga ikut mendampingi.
Rombongan Pansus diterima oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Wilayah III, Wisnu Hidayat, didampingi sejumlah pejabat lainnya, seperti Analis Kebijakan Ahli Muda, Anang, Hans, dan Bagyo. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dit PEIPD, Lantai 3, Kantor Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari, menekankan pentingnya penyusunan dokumen RPJPD Sulteng yang mencerminkan visi Sulteng 20 tahun ke depan. “Kita harus cermati betul ini karena menyangkut nasib dan masa depan Sulteng 20 tahun ke depan. Saya belum melihat apa arah kebijakan 2025-2045, harus reliabel dari dokumen,” ujarnya.
Politisi Nasdem ini juga mengkritisi bab per bab dalam dokumen tersebut yang menurutnya harus selaras, termasuk gambaran Sulteng sebagai daerah rawan bencana yang belum tergambar dengan jelas.
Wiwik Jumatul Rofi’ah turut menyampaikan pandangannya terkait target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas. Ia menekankan bahwa dukungan bukan hanya diperlukan dalam perencanaan tetapi juga dalam pembiayaan. “Mana support pusat ke daerah, bagaimana menuju emas kalau pembiayaannya daerah tidak didukung,” ungkap Srikandi PKS ini.
Sony Tandra SE juga menyampaikan kritik terkait pengolahan pertambangan di Sulteng yang menurutnya tidak seimbang antara manfaat yang dirasakan masyarakat Sulteng dengan dampak kerusakannya. “Sangat tidak berimbang,” tegas Sony Tandra.(**)
*Follow Official WhatsApp Channel elsindo.id untuk terus update berita Sulteng dengan mengklik tautan ini.
