ELSINDO, JAKARTA– Dalam rangka menyambut pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menggelar aksi simbolik di Teluk Jakarta, Minggu (20/10). Aksi tersebut melibatkan doa bersama, parade perahu, serta pembentangan baliho berisi tuntutan rakyat. Sekitar 50 perahu nelayan turut serta dalam aksi ini, yang dimulai dari Kali Dadap hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
AGRA menuntut pemerintahan yang baru untuk tidak melanjutkan kebijakan-kebijakan dari era Presiden Jokowi, yang menurut mereka hanya menambah penderitaan rakyat. Salah satu fokus utama tuntutan ini adalah pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, yang selama pemerintahan Jokowi dianggap melegitimasi politik upah murah dan mempermudah perampasan tanah serta penggusuran.
“Undang-Undang Cipta Kerja harus segera dicabut oleh pemerintahan Prabowo-Gibran karena hanya menguntungkan kepentingan para pemilik modal dan merugikan buruh serta petani,” ujar Saiful Wathoni, Sekretaris Jenderal AGRA.
AGRA juga menyoroti program Reforma Agraria yang dijalankan di bawah Jokowi, yang mereka anggap sebagai “reforma agraria palsu”. Menurut mereka, alih-alih memberikan akses lahan kepada rakyat, program tersebut justru semakin memperparah monopoli lahan oleh sektor-sektor kehutanan, perkebunan skala besar, dan pertambangan.
“Reforma agraria Jokowi hanya istilah untuk melanjutkan politik kolonial seperti Domain Verklaring. Sertifikasi tanah yang dilakukan tidak benar-benar memberikan tanah kepada rakyat, malah justru memfasilitasi monopoli tanah oleh perusahaan-perusahaan besar,” tegas Saiful.
AGRA juga menuntut agar proyek-proyek strategis nasional seperti Bank Tanah, Food Estate, dan hilirisasi industri segera dihentikan. Mereka menilai program-program tersebut tidak hanya merampas tanah rakyat tetapi juga merusak lingkungan dan menghancurkan kehidupan masyarakat adat, petani, dan nelayan.
Dalam aksinya, AGRA juga menyampaikan keprihatinan atas peranan Jokowi dalam memuluskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka melihat bahwa pelantikan presiden baru ini tidak akan membawa perubahan signifikan bagi nasib rakyat, terutama melihat kebijakan-kebijakan Jokowi yang menurut mereka hanya memperparah krisis demokrasi dan kemiskinan.
“Rakyat tidak bisa berharap banyak pada pemerintahan ini. Bahkan sehari menjelang pelantikan, upaya pembungkaman terhadap gerakan rakyat sudah dimulai, dengan pelarangan dan pembubaran demonstrasi dari berbagai elemen,” kata Saiful.
AGRA kemudian mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menyuarakan tuntutan dengan berani dan mandiri demi kepentingan rakyat. Berikut poin-poin tuntutan yang mereka ajukan:
1. Hentikan kelanjutan seluruh kebijakan rezim Jokowi yang telah menghancurkan demokrasi dan kehidupan rakyat Indonesia.
2. Hentikan Reforma Agraria palsu Jokowi, jalankan Reforma Agraria sejati sesuai kehendak rakyat, dan bubarkan Bank Tanah.
3. Hentikan proyek strategis nasional yang telah merampas tanah dan ruang hidup rakyat.
4. Berikan akses kepada rakyat untuk memanfaatkan lahan secara adil tanpa skema sewa tanah.
5. Sediakan sarana produksi pertanian yang murah dan mudah diakses oleh petani, serta jamin harga yang layak untuk hasil produksi.
6. Hentikan hilirisasi industri yang bukan merupakan bentuk industrialisasi nasional, bangun industrialisasi yang sejati berdasarkan Reforma Agraria.
7. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja dan semua kebijakan turunannya.
8. Berikan jaminan pendidikan nasional yang demokratis, ilmiah, dan pro rakyat.
9. Ciptakan lapangan kerja yang layak untuk rakyat Indonesia.
10. Berikan kebebasan bagi rakyat untuk berserikat dan berpendapat, serta hentikan kekerasan, teror, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap rakyat dan aktivis.
Dengan aksi ini, AGRA berharap agar pemerintahan Prabowo-Gibran mendengarkan suara rakyat dan tidak melanjutkan kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak pihak.(***)
