ELSINDO, PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan belanja APBD Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Arah tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengenai tahapan penyusunan RAPBD 2027 yang dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Senin (5/10/2026).
Reny menyampaikan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan dan belanja secara lebih cermat.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Sulawesi Tengah akan berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Reny.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran akan disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Program yang dipilih harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, penganggaran tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sejumlah sektor menjadi perhatian, di antaranya pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penanggulangan kemiskinan.
Reny menilai pembahasan bersama DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan RAPBD 2027 semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia pun berharap proses pembahasan berlangsung secara konstruktif, objektif dan transparan sehingga arah kebijakan anggaran dapat disusun secara tepat.
“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dengan penguatan pendapatan dan penajaman prioritas belanja, pemerintah daerah menargetkan setiap rupiah dalam APBD 2027 dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim bersama Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle.
Hadir pula Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., anggota DPRD Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulawesi Tengah. (**)
