Daerah  

Wabup Tolitoli Akan Suruh Perusahaan dan Perbankan Ikut Tangani Stunting

BERBINCANG- Wabup Tolitoli, Moh Besar Bantilan, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, di ruang kerjanya, Rabu (1/2/2023). FOTO: IST

ELSINDO, TOLITOLI- Wakil Bupati (Wabup) Tolitoli, Moh Besar Bantilan, yang menjadi ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di daerah itu, akan meningkatkan kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan dan perbankan di Tolitoli untuk menangani stunting. Nantinya akan dibantu pengawalan dari aparat keamananan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan peruntukannya.

“Perusahaan-perusahaan tambak udang, sawit, bank-bank, kita mau suruh mereka urus stunting di sana. Nanti tinggal penyaluran bantuannya dikawal babinsa dan bhabinkamtibmas. Jangan sampai bantuannya dijual, karena masih ada sebagian orang dikasih susu dikasih makanan sehat, mereka pikir masih bisa kasih makan mie goreng, jual jo ini bantuan,” ucap Wabup saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah Tenny C. Soriton, S.Sos.,MM bersama rombongan di ruang kerjanya, Rabu (1/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengaku tidak suka dengan penggunaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, sebagai patokan melihat potret stunting di wilayahnya yang menunjukkan angka stunting bertambah, dimana berbanding terbalik dengan data EPPGBM. Meski begitu Wabup berbesar hati dan menganggap pencegahan stunting di 2022 sebagai tahun pembelajaran.

“Secara pribadi saya tidak suka SSGI. Kan ini cuma seperti sample, kayak kurang fair lah. Cuma mau bagaimana lagi perintah pusat seperti itu. Kedepan, karena Kita baru fokus stunting tahun lalu, dan sekarang saya sudah pelajari ego-ego sektoral itu tidak boleh ada lagi. Karena kadang-kadang tiap dinas merasa saya bisa bikin kok, saya punya anggaran sehingga seperti jalan masing-masing. Padahal kita punya tagline gotong royong,” tegasnya.

Wakil Bupati termuda se-Sulteng itu menekankan pentingnya sosialisasi di tingkat desa, terlebih terkait pengalokasian dana desa. Ia meminta para kepala desa agar tak perlu khawatir mengalokasikan dana desa pada pos stunting.

“Yang paling penting memang sosialisasi terutama di desa. Karena masalahnya ini rata-rata ada didesa. Saya selalu tekankan anggarkan stunting 5-10%. Anggaran ini juga akan dikelola oleh ibu-ibu PKK desa, ibu-ibu PKK itu istrinya kades juga, makanya selalu saya bilang tidak kemana-mana ini uang, jadi kepala desa tidak usah ragu mau kehilangan ADD,” tandas Wabup. (*/CHL)