ELSINDO, PALU– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menghadiri rapat koordinasi bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Rapat tersebut membahas berkurangnya dana transfer ke daerah yang berdampak pada terbatasnya pembiayaan program pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Yus Mangun menegaskan, pengurangan dana transfer telah menimbulkan kesulitan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan. Kondisi ini terutama dirasakan pada sektor pelayanan publik yang membutuhkan dukungan pendanaan memadai.
“Dampak pengurangan ini sangat nyata. Pembiayaan daerah menjadi terbatas sehingga program-program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, ikut terhambat,” ujarnya.
DPRD Sulteng juga menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor pertambangan. Yus Mangun menilai, Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil nikel dan mineral lainnya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, namun belum mendapatkan porsi DBH yang sepadan.
“Kami meminta agar pembagian DBH dilakukan lebih berkeadilan. Sulteng adalah daerah penghasil, tetapi penerimaan daerah tidak sebanding dengan nilai kekayaan alam yang diambil. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan transfer ke daerah serta memperbaiki formula pembagian DBH agar lebih proporsional. Dengan demikian, daerah penghasil dapat merasakan manfaat nyata dari pemanfaatan sumber daya alamnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi wadah penyampaian aspirasi para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota se-Sulawesi Tengah kepada pemerintah pusat. Selain itu, forum ini memperkuat sinergi antar lembaga untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.(**)
