• dinas pangan

BPK RI Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemprov Sulawesi Tengah

WTP
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, H Mohammad Arus Abdul Karim dampingi Wagub Namun Amir terima LHP dari BPK RI perwakilan Sulteng. FOTO: IST

ELSINDO, PALU– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Tengah telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Acara penyerahan tersebut dilangsungkan di Ruang Utama Gedung DPRD Sulawesi Tengah pada Selasa, 28 Mei 2024

Anggota VI BPK RI, Prof Dr Pius Lustrilanang, secara resmi menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Wakil Ketua I DPRD Sulteng, H Mohammad Arus Abdul Karim, dan Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir.

Dalam sambutannya, Pius Lustrilanang menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Menurutnya, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Daerah (SPKN), laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 telah memenuhi Standar Akuntansi Pemeriksaan (SAP) berbasis akrual.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa laporan tersebut disusun dengan baik, tanpa adanya ketidakpatuhan yang material, serta didukung oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif. Oleh karena itu, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tersebut.

Pencapaian opini WTP ini disambut dengan antusias oleh anggota DPRD Sulawesi Tengah. Wakil Ketua I DPRD Sulteng, H Mohammad Arus Abdul Karim, menyatakan kebanggaannya atas prestasi ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesuksesan Pemprov Sulawesi Tengah dalam mempertahankan predikat tersebut dari tahun sebelumnya. Arus Abdul Karim juga menegaskan pentingnya terus memperhatikan pengelolaan keuangan dan aset daerah guna menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dalam tata kelola keuangan dan aset pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penilaian ini memberikan indikasi positif terhadap kinerja Pemprov Sulawesi Tengah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.(**)