ELSINDO, PALU– Wakil Ketua II DPRD Sulteng, H. Syarifudin Hafid, S.H., menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Strategi Perlindungan PMI yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (18/11/2024).
Acara yang dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., serta sejumlah pejabat daerah dan nasional ini menjadi forum penting untuk merumuskan langkah strategis perlindungan PMI, khususnya di Sulawesi Tengah.
Dalam forum tersebut, Syarifudin Hafid menyampaikan harapannya agar rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat diimplementasikan segera.
“Kami berharap ada perbaikan sistem yang lebih terintegrasi sehingga pekerja migran kita dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Perlindungan yang optimal harus menjadi prioritas, dan ini memerlukan komitmen nyata dari semua pihak,” tegasnya.
DPRD Sulawesi Tengah, menurut Syarifudin, mendukung penuh setiap upaya yang bertujuan memperkuat perlindungan PMI. Hal ini termasuk dalam penyediaan regulasi yang mendukung, pengawasan ketat terhadap praktik perekrutan, serta penindakan terhadap pelanggaran hak PMI.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai stakeholder untuk memastikan keberlanjutan perlindungan bagi PMI.
Rapat ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M., yang menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan DPRD dan pemerintah pusat dalam isu perlindungan PMI.
“Sinergi antara pusat, daerah, dan stakeholder adalah kunci utama keberhasilan program ini, dan kami siap menjadi mitra strategis,” ujar Novalina.
Forum tersebut membahas berbagai tantangan dalam perlindungan PMI, seperti pemberantasan sindikasi perdagangan orang, penyelesaian kasus-kasus PMI, dan perbaikan tata kelola sistem perekrutan.
Komitmen DPRD Sulawesi Tengah untuk berperan aktif dalam perlindungan PMI diharapkan dapat memperkuat posisi daerah ini sebagai bagian penting dalam mendukung martabat dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.(**)
