ELSINDO, PALU- Gubernur Sulteng diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama TPID Pusat secara virtual, baru-baru ini.
Rudi didampingi pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Bulog, BPKP, Kajati, BPS, BI dan Korem 132 Tadulako lingkup Pemprov Sulteng.
Dalam arahanya, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa perkembangan inflasi nasional pada Januari 2023, relatif lebih rendah dibandingkan Januari tahun sebelumnya yakni, berada di angka 5,28 %.
Beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi yaitu Sumatera tepatnya di Kota Gunungsitoli sebesar 1,87 %, Jawa tepatnya di Kota Cirebon sebesar 1,17 %, Kalimantan tepatnya di Kota Singkawang sebesar 0,45 %, Sulawesi tepatnya di Luwuk sebesar 0,74 %, Maluku tepatnya di Kota Sorong sebesar 0,96 % dan Bali tepatnya di Kota Waingapu sebesar 1,16 %.
“Kita bersyukur, inflasi masih berada di angka 5,28 %. Ini berkat kerjasama antara pusat dan daerah,” ucap Tito.
Namun demikian masih perlu mendapatkan atensi serius adalah masalah beras. Diharapkan adanya intervensi pemerintah melalui beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dapat bekerja sama dengan Bulog masing-masing daerah sekaligus mengecek harga harian, operasi pasar murah serta memperkuat cadangan pangan.
Selanjutnya, yang perlu diwaspadai adalah cadangan pangan. Karena beras cadangan pemerintah sangat di bawah normal. Kemudian gula pasir dan minyak goreng juga perlu diwaspadai
“Dua komoditas yang perlu di jaga dan diwaspadai naik adalah beras dan minyak goreng,” tutur Mendagri.
Mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memantau pasokan dan harga beras di samping gerakan tanam cabai dan bawang.
Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan yakni mampu mendeteksi terjadinya inflasi, melaksanakan 4 K (ketersediaan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif), memanfaatkan APBD yang ada diantaranya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 40 miliar untuk operasi pasar, bazar murah, bantuan sosial, subsidi untuk para petani dan subsidi transportasi transportasi. (CHL/*)
