ELSINDO, POSO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) meraih penghargaan dari Bank Indonesia perwakilan Sulteng sebagai instansi yang paling mendukung perizinan dan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) tahun 2024.
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala BI perwakilan Sulteng, Rony Hartawan kepada Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng pada saat pembukaan kegiatan Harvesting Gernas BBI/BBWI pada Festival Danau Poso, Jum’at, (11/10/2024) malam.
Hartawan mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan Kemenkumham Sulteng yang juga sebagai Campaign Manager Gernas BBI/BBWI dalam memfasilitasi dan mendorong perkembangan UMKM di wilayah Sulawesi Tengah.
“Kemenkumham Sulteng telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mendukung UMKM. Kami berharap sinergi yang baik ini dapat terus terjalin dan semakin memperkuat ekosistem UMKM di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Hermansyah Siregar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia mengatakan bahwa suksesnya Harvesting Gernas BBI/BBWI 2024 didasari atas kuatnya kolaborasi yang dibangun oleh semua pihak.
Ia juga menegaskan akan terus berupaya untuk mendukung pertumbuhan pelaku UMKM di Sulteng, yang diwujudkan dengan pengoptimalan perlindungan hukum atas perizinan kelembagaan maupun kekayaan intelektual, mewujudkan strategi nasional bisnis dan ham, hingga memberi perhatian khusus atas pengadaan barang dan jasa yang pro terhadap produk dalam negeri, termasuk UMKM.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing,” jelas Hermansyah Siregar.
Proses penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, beserta para tokoh penting baik dari unsur Kemenkomarves, Kemenparekraf, Unsur Pemerintah Daerah, segenap Forkopimda dan Ribuan Masyarakat Kab. Poso. (*)