SELEMBAR dokumen di Gedung DPR RI, Jakarta, tiba-tiba menggugah pikiran saya untuk menuangakan pikiran ke lembaran tulisan, yang boleh jadi juga telah diperbincangkan warga hingga ke warung-warung kopi di Kota Palu. Pada 11 November 2026, nama Longki Djanggola dibacakan sebagai salah satu dari 11 anggota Fraksi Partai Gerindra yang ikut membubuhkan tanda tangan pada usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bagi orang di Jakarta, penyebutan nama itu barangkali cuma terdengar seperti deretan angka hitung-hitungan suara di parlemen. Beda ceritanya bagi masyarakat di Tanah Kaili (To Kaili) dan Sulawesi Tengah. Kemunculan nama mantan gubernur dua periode ini langsung mengusik ingatan warga tentang makna keberanian seorang pemimpin.
Dalam ilmu komunikasi politik, sikap seorang pejabat di depan publik tidak pernah berdiri kosong. Untuk membedah peristiwa ini, teori tanda atau semiotika dari Roland Barthes dan Charles Sanders Peirce bisa membantu kita melihat lapisan maknanya. Keduanya mengingatkan bahwa sebuah tindakan politik selalu menyimpan pesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar apa yang terlihat di permukaan.
Kalau dilihat secara harfiah atau tingkat denotasi, langkah Longki Djanggola memang murni urusan prosedur hukum. Ia adalah anggota dewan yang sedang menjalankan hak pengawasan sesuai aturan tata tertib di Senayan.
Namun, begitu kita masuk ke lapis rasa dan budaya atau tingkat konotasi, goresan tinta di tengah situasi politik yang panas itu berubah menjadi pesan nyali. Dalam pandangan Peirce, tanda tangan adalah sebuah indeks. Ucapan lisan bisa saja diralat esok hari atau dibelokkan tafsirnya, tetapi tanda tangan di atas dokumen negara adalah bukti nyata yang mengikat kehormatan seseorang seumur hidup.
Di sinilah ruh falsafah Tadulako terasa hidup dalam panggung politik hari ini. Bagi saya orang Kaili di Sulawesi Tengah, Tadulako bukan cuma panglima perang yang gagah di medan laga. Tadulako adalah teladan pemimpin yang teguh memegang prinsip, berani menanggung risiko demi menjaga marwah, sekaligus berhati lembut saat merangkul rakyat kecil.
Ketika nama Longki Djanggola muncul di barisan salah satu penanda tangan usulan tersebut, saya membacanya sebagai watak asli seorang Tadulako. Ia memilih berdiri tegak mengambil sikap secara terbuka, ketimbang cari aman atau diam menunggu ke mana arah angin bertiup.
Lewat kacamata semiotika Barthes, langkah ini melahirkan cerita baru tentang pertemuan antara nilai adat daerah dan etika bernegara. Keberanian Tadulako tidak lagi ditunjukkan lewat teriakan di jalanan atau benturan fisik, melainkan disalurkan secara bermartabat lewat jalur konstitusi di ruang sidang parlemen.
Meski demikian, komunikasi politik selalu bekerja dua arah. Pesan yang dikirimkan oleh seorang tokoh akan terus ditagih oleh harapan dan kenyataan hidup rakyat yang diwakilinya.
Di sudut-sudut pasar hingga pelosok desa di Sulawesi Tengah, tanda tangan berani di Jakarta itu kini menjadi cermin harapan warga. Masyarakat tentu ikut bangga melihat wakilnya bernyali besar menjaga aturan konstitusi negara. Akan tetapi, di waktu yang sama, warga juga menunggu ketegasan Tadulako yang sama kuatnya untuk membereskan kesulitan hidup mereka sehari-hari, mulai dari listrik yang sering padam, antrean bahan bakar, hingga nasib petani dan nelayan yang kian terhimpit.
Ukuran sejati seorang Tadulako memang tidak cukup dilihat dari seberapa lantang namanya disebut di panggung kekuasaan Jakarta. Keberanian seorang pemimpin baru terasa utuh dan manusiawi ketika goresan tanda tangan di pusat kekuasaan itu benar-benar berbuah pada terangnya kehidupan rakyat di kampung halaman.














