ELSINDO, MORUT– Wakil Bupati Morowali Utara (Morut), H. Djira K., S.Pd, M.Pd, membuka Rapat Koordinasi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan ini berlangsung pada Senin (23/12/2024). Lokasinya berada di Ruang Pola Kantor Bupati Morut.
Rakor ini dihadiri camat, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Tujuan kegiatan adalah menyinkronkan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan desa. Selain itu, Rakor bertujuan mengevaluasi perkembangan desa. Rakor juga bertujuan memperkuat hubungan antara kepala desa dan BPD.
Wakil Bupati (Wabup) Djira menyampaikan apresiasi dalam sambutannya. Ia mengucapkan terima kasih atas kontribusi kepala desa dan perangkat desa. Menurutnya, pada tahun 2024 tidak ada lagi desa berstatus tertinggal. Desa dengan status sangat tertinggal juga sudah tidak ada lagi.
Wabup Morut, Djira berharap desa lebih menggali potensi yang ada. Desa juga diharapkan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan baik secara kelompok maupun individu. “Mari tingkatkan koordinasi agar peran desa terus dimaksimalkan,” ucapnya.
Wabup juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). BKK dapat mendorong produktivitas desa. Selain itu, BKK juga berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selamat berkoordinasi,” katanya. Djira berharap kegiatan ini memberi hasil maksimal. Ia juga berharap Rakor memotivasi semua pihak. Harapannya adalah mewujudkan Morut lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera.
Kepala Dinas PMD, Drs. H. Andi Parenrengi, memberikan paparan. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2021 masih ada desa sangat tertinggal. Jumlahnya adalah tiga desa. Selain itu, ada 37 desa berstatus tertinggal.
Kini, tidak ada lagi desa tertinggal atau sangat tertinggal. Hal ini merupakan hasil kerja keras bersama. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berkontribusi. Desa-desa tersebut berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
“Morowali Utara kini berada di peringkat 176 dari 434 kabupaten se-Indonesia,” jelasnya. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), ada 33 desa mandiri. Ada juga 52 desa maju dan 37 desa berkembang.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan santunan. Santunan diberikan kepada ahli waris penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berasal dari Desa Petumbea dan Mohoni. Santunan meliputi jaminan kematian, jaminan hari tua, dan beasiswa.
Setelah pembukaan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Morowali, Gazali, memberikan paparan. Ia menjelaskan berbagai program BPJS kepada peserta Rakor. Penjelasan ini bertujuan memberikan informasi yang lebih jelas kepada peserta.
Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat daerah. Di antaranya, Anggota DPRD Morut Arman Purnama Marunduh yang mewakili Ketua DPRD. Selain itu, hadir pula Asisten I Setdakab Morut, Krispen H. Masu, S.Stp, M.Si. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Morowali Gazali juga turut hadir. Kepala Dinas PMD Morowali Utara, Drs. H. Andi Parenrengi.(**)
