ELSINDO, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.
Yusril mengatakan, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut, termasuk melalui peninjauan kembali (PK).
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena materinya sama. Tidak ada gunanya lagi,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam perkara di MA, Gibran bukan pihak tergugat maupun tergugat intervensi. Kondisi itu membuat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding.
Yusril juga menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemungkinan tidak mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan MA.
Terkait gugatan yang masih berjalan di PTUN Jakarta, Yusril memperkirakan persidangan dapat dihentikan. Sebab, objek sengketa berupa surat keterangan (suket) yang dipersoalkan dinilai sudah tidak ada lagi.
Menurutnya, pengadilan dapat menghapus perkara tersebut dari register karena tidak ada lagi objek yang disengketakan.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan terus memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikannya. Ia berencana menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi melalui proses di PTUN.
Gibran juga menyebut perlunya koordinasi dengan Kemendikdasmen terkait upaya hukum terhadap putusan MK dan MA.(**)
