ELSINDO, PALU – Kenaikan jabatan bukan sekadar peningkatan status atau jenjang karier, tetapi harus menjadi pemacu untuk bekerja lebih profesional, produktif, dan memberikan pengabdian yang lebih besar. Pesan tegas itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tengah, Junaidin, kepada 14 pejabat fungsional yang baru dilantik.
Pesan tersebut disampaikan Junaidin saat melantik dan mengambil sumpah 14 pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenag Sulteng, Selasa (10/11/2026). Pelantikan berlangsung secara hybrid, yakni secara langsung di Aula Kanwil Kemenag Sulteng dan daring melalui Zoom.
Ke-14 pejabat tersebut terdiri atas pejabat yang mendapatkan kenaikan jenjang jabatan fungsional Perencana, Penyuluh Agama Islam, dan Statistisi, serta pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Pegawai dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala mengikuti pelantikan secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti melalui daring.
Dalam arahannya, Junaidin menegaskan bahwa bertambahnya jenjang jabatan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja.
“Jangan sampai jabatan meningkat, tetapi kualitas kerja berjalan di tempat,” tegasnya.
Menurut Junaidin, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Jika jabatan struktural lebih banyak bertumpu pada fungsi manajerial, jabatan fungsional justru mengandalkan keahlian, kompetensi, dan kepakaran sesuai bidang masing-masing.
Karena itu, ia meminta para pejabat tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan pekerjaan yang nyata, terukur, dan berdampak.
Mulai dari menyusun analisis, menghasilkan rekomendasi teknis, memberikan pelayanan profesional, hingga menyelesaikan berbagai persoalan sesuai kompetensi jabatan.
Secara khusus, Junaidin mengingatkan pejabat fungsional Perencana agar tidak sekadar menghasilkan dokumen perencanaan. Lebih dari itu, mereka harus mampu menerjemahkan kebutuhan organisasi dan masyarakat menjadi program yang rasional, terukur, dan tepat sasaran.
Perencana dituntut mampu mengidentifikasi program prioritas, menganalisis kebutuhan organisasi, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta memastikan setiap anggaran diarahkan untuk membiayai program yang benar-benar dibutuhkan.
Dengan demikian, perencanaan tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi menjadi pedoman yang mampu menjawab kebutuhan nyata.
Kepada pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Junaidin mengingatkan besarnya tanggung jawab dalam menjaga setiap rupiah uang negara agar digunakan secara efisien, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengadaan barang dan jasa bukan semata-mata proses membeli barang atau menggunakan jasa, melainkan instrumen untuk menghadirkan manfaat pembangunan,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya memastikan spesifikasi barang sesuai kebutuhan, harga yang wajar, serta proses pemilihan penyedia berlangsung secara objektif tanpa kepentingan maupun intervensi pihak tertentu.
Integritas, menurutnya, menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pengadaan. Profesionalisme dan komitmen terhadap aturan juga merupakan bagian penting dari upaya mencegah penyimpangan serta membangun Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kemenag Sulteng.
Sementara itu, kepada Penyuluh Agama Islam, Junaidin menekankan bahwa tugas penyuluh tidak boleh hanya berhenti pada penyampaian ceramah atau pesan-pesan keagamaan.
Penyuluh harus mampu menjadi penghubung antara nilai-nilai agama dan kehidupan sosial masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan nyata umat sekaligus memperkuat kerukunan.
Ia juga mengapresiasi kontribusi penyuluh lintas agama di Sulawesi Tengah yang selama ini ikut menjaga keharmonisan dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
Menurutnya, moderasi beragama harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, bukan sekadar menjadi pemahaman atau slogan. Terlebih, kemajemukan merupakan kenyataan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Karena itu, penyuluh diharapkan terus menumbuhkan kesadaran beragama yang damai, moderat, dan menghargai perbedaan, mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Di akhir arahannya, Junaidin mengingatkan bahwa seluruh jabatan fungsional memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Perencana memastikan organisasi melangkah ke arah yang benar. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memastikan sumber daya digunakan secara tepat. Sementara penyuluh memastikan nilai-nilai kebaikan tumbuh dan hidup di tengah masyarakat.
Meski memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, seluruhnya bermuara pada tujuan yang sama, yakni menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
“Setiap ASN Kemenag harus menjalankan amanah pengabdian dengan sungguh-sungguh. Kepercayaan dan penghidupan yang diberikan negara kepada kita perlu dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan tugas sebaik-baiknya,” tandas Junaidin.
Ia berharap pelantikan tersebut menjadi momentum bagi seluruh pejabat fungsional untuk memperbarui komitmen, meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan membuktikan bahwa kenaikan jabatan benar-benar membawa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (**)
