PALU – Menghadapi ancaman perubahan iklim dan tingginya risiko bencana, penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak bagi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan Integrated Climate Forum 2026: Dari Jantung Sulawesi untuk Kedaulatan Iklim dan Keselamatan Bangsa, BMKG bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemanfaatan informasi iklim dan kualitas udara sebagai dasar pengambilan kebijakan dan upaya perlindungan masyarakat.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut diselenggarakan bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, Bank Indonesia, akademisi, media massa, hingga organisasi nonpemerintah (NGO).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rudi Dewanto, dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia menilai, FGD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi pentahelix dalam membangun keselamatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, kebijakan pembangunan daerah harus didukung data ilmiah yang akurat, khususnya informasi atmosfer, iklim, dan potensi kebencanaan yang disediakan BMKG.
Rudi juga menyoroti posisi geografis Sulawesi Tengah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir bandang hingga tanah longsor. Kondisi tersebut semakin menuntut adanya perencanaan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana dan daya dukung lingkungan.
Ia turut menyinggung keberadaan Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri di kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu, Kabupaten Poso, yang telah beroperasi selama kurang lebih satu dekade sejak 2016.
Keberadaan stasiun tersebut dinilai strategis karena menghasilkan rekaman data atmosfer, kualitas udara, serta dinamika gas rumah kaca yang terhubung dengan jaringan pemantauan global di bawah naungan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO).
“Keberadaan SPAG ini bukan sekadar sarana observasi ilmiah biasa, tetapi merupakan bagian penting dari kedaulatan data dan lingkungan nasional. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki basis data atmosfer ekuator yang independen, terpercaya, dan memiliki integritas tinggi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rudi menekankan bahwa informasi iklim dan cuaca memiliki manfaat luas bagi berbagai sektor pembangunan. Bagi pemerintah daerah, data BMKG dapat menjadi dasar penyusunan tata ruang berbasis risiko bencana, evaluasi kawasan lindung, hingga memastikan pembangunan ekonomi tetap selaras dengan daya dukung lingkungan.
Sementara bagi sektor pertanian dan perbankan, informasi iklim dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kekeringan, banjir, serta menjaga stabilitas rantai pasok pangan. Data tersebut juga berpotensi mendukung pengembangan pembiayaan hijau dan ketahanan pangan daerah.
Di sektor pengelolaan sumber daya air, informasi atmosfer dan iklim menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daerah tangkapan air, memulihkan kawasan sungai kritis, serta memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat.
Namun, menurut Rudi, ketersediaan teknologi dan data pemantauan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila informasi tersebut tidak dipahami dan diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi iklim dan kebencanaan, termasuk peran strategis media massa dan jurnalis dalam menyampaikan informasi ilmiah BMKG dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mendorong pemanfaatan kearifan lokal dalam komunikasi kebencanaan agar pesan peringatan dini lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah.
Rudi berharap hasil FGD tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi atau catatan diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan teknis dan program lintas instansi yang konkret.
SPAG Lore Lindu Bariri Dorong Literasi Iklim dan Kebencanaan
Sementara itu, Kepala SPAG Lore Lindu Bariri, Asep F. Ilahi, menjelaskan bahwa Integrated Climate Forum 2026 dirancang sebagai ruang diskusi terpadu yang mempertemukan berbagai unsur pentahelix untuk membahas masa depan lingkungan dan ketahanan iklim di Sulawesi Tengah.
Menurut Asep, forum ini melibatkan BMKG, Bank Indonesia, Balai Wilayah Sungai (BWS), pemerintah, akademisi, praktisi seni, serta media massa untuk membangun pemahaman bersama mengenai perubahan iklim, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan keberlanjutan lingkungan.
“Intinya kita ingin agar masa depan bumi kita dan anak cucu kita di seluruh Sulawesi Tengah tetap berkelanjutan. Alam harus memberikan ruang hidup bagi generasi mendatang, dan pembangunan juga tidak boleh mengesampingkan hak-hak hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan,” jelasnya.
Asep juga menyoroti pentingnya menjembatani kesenjangan pemahaman antara informasi teknis BMKG dan masyarakat. Selama ini, informasi iklim dan cuaca kerap disampaikan menggunakan istilah ilmiah dan matematis yang belum tentu mudah dipahami oleh publik.
Karena itu, keterlibatan jurnalis menjadi salah satu fokus penting dalam forum tersebut. Media diharapkan mampu menerjemahkan informasi ilmiah menjadi pemberitaan yang komunikatif, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.
Tidak hanya melalui media massa, Asep juga mendorong keterlibatan praktisi seni untuk mengemas pesan peringatan dini melalui berbagai bentuk karya kreatif, seperti puisi, lagu anak-anak, dan infografis jurnalistik.
Menurutnya, seni dan budaya dapat menjadi sarana untuk merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap ancaman bencana.
“Karya seni ini bisa menjadi alat untuk merawat ingatan akan terjadinya bencana, bukan alat untuk mengingat kematian,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah hidup di wilayah yang memiliki kerawanan geologis, termasuk ancaman aktivitas Sesar Palu-Koro. Oleh sebab itu, kesadaran kebencanaan tidak boleh hanya muncul ketika bencana terjadi.
“Pada saat langit sedang tenang, laut tidak bergemuruh, atau tanah tidak sedang bergetar, kita harus tetap merawat ingatan akan kebencanaan dan mewariskannya kepada generasi berikutnya,” tegas Asep.
Melalui Integrated Climate Forum 2026, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga teknis, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam memanfaatkan informasi iklim dan kualitas udara.
Lebih dari sekadar forum diskusi, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata membangun budaya sadar iklim dan tangguh bencana, sekaligus memastikan pembangunan Sulawesi Tengah berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan generasi mendatang. (del)
