ELSINDO, JAKARTA- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan Gibran telah mundur dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo.
“[Gibran mundur] betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi, seperti dikutip dari kumparan, Rabu (11/11/2026).
Ia juga membenarkan penyerahan surat tersebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikannya yang semakin meluas. Persoalan ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut memperkuat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas perkembangan polemik yang berkaitan dengan putusan MK dan MA.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo tidak menolak niat tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah masukan kepada Gibran, termasuk terkait upaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran kemudian menyampaikan bahwa Prabowo menyarankannya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan menunjukkan dokumen pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi.
Namun, langkah tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menilai upaya Gibran membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN tidak lagi memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, putusan MA dan MK telah bersifat final dan mengikat.
Ia juga menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA karena bukan pihak dalam perkara tersebut.
Selain polemik hukum, tekanan politik terhadap Gibran juga meningkat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pemakzulan.
Dengan perkembangan terbaru ini, perhatian publik kini tertuju pada proses pengunduran diri Gibran dan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh untuk menentukan kelanjutan jabatan Wakil Presiden.(**)
