ELSINDO, BALI- Komisi I DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menggagas pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di lingkungan DPRD Sulteng.
Gagasan tersebut mengemuka dalam kunjungan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Kaukus ini diharapkan menjadi wadah bagi anggota DPRD perempuan lintas fraksi dan komisi untuk memperkuat kerja sama serta memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kebijakan daerah.
Keterwakilan perempuan di DPRD dinilai tidak cukup hanya dilihat dari jumlah anggota. Perempuan juga perlu memiliki kontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
Pembentukan kaukus tersebut direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama anggota DPRD perempuan. Tahapannya mencakup penyusunan pedoman organisasi dan agenda kegiatan.
Selain membahas kaukus perempuan, rombongan Komisi I juga mempelajari pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Bali.
Bali memiliki prestasi nasional dalam pengelolaan website JDIH. Daerah tersebut meraih peringkat pertama pada 2022, peringkat kedua pada 2023, dan kembali menjadi yang terbaik pada 2024.
Salah satu praktik yang dipelajari adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah melalui website JDIH.
Masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub). Mereka juga dapat menyampaikan kritik, saran, dan masukan terhadap rancangan tersebut.
Praktik ini dinilai dapat menjadi contoh bagi Sulteng untuk meningkatkan pengelolaan JDIH dan membuka ruang partisipasi publik dalam pembentukan regulasi.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, juga membahas pentingnya aturan teknis pelaksanaan peraturan daerah.
Sebab, sejumlah perda berpotensi tidak berjalan optimal jika belum dilengkapi aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Gubernur.
Hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan DPRD Sulteng dalam memperkuat peran perempuan, meningkatkan keterbukaan informasi hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi daerah.(**)
