ELSINDO, PALU – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Palu menggelar Konferensi Kerja Kota (Konkerkot) I sebagai momentum untuk mengevaluasi program organisasi, memperkuat konsolidasi antarcabang, serta menyusun prioritas kerja dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.
Ketua PGRI Kota Palu, Eddy Siswanto, mengatakan konferensi kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI, yang mengatur pelaksanaan konferensi kerja di tingkat kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi antara pengurus kota dan cabang.
“Konferensi ini menjadi ruang untuk menyinergikan program kerja PGRI Kota Palu dengan cabang. Kami berharap seluruh program yang direncanakan dapat berjalan selaras dan menjawab kebutuhan guru,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan, PGRI Kota Palu memiliki empat cabang, yakni Palu Barat, Palu Utara, Palu Timur, dan Palu Selatan. Melalui konferensi tersebut, setiap cabang diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program kerja untuk satu tahun ke depan.
Selain membahas rencana kerja, konferensi juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program organisasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
Menurut Eddy, pemeriksaan keuangan telah dilakukan oleh tim pemeriksa yang melibatkan perwakilan dari tiga cabang. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam konferensi, hasil pemeriksaan menyatakan pertanggungjawaban keuangan organisasi berada dalam kategori wajar tanpa pengecualian.
“Alhamdulillah, laporan dari ketua tim pemeriksa sudah disampaikan. Ini menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi,” katanya.
Eddy menegaskan, kekuatan PGRI terletak pada partisipasi dan solidaritas para anggotanya. Karena itu, ia mendorong para guru, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), untuk bergabung dan aktif dalam organisasi profesi tersebut.
Menurutnya, PGRI bukan sekadar organisasi, melainkan rumah bersama bagi para guru untuk memperjuangkan kesetaraan, meningkatkan profesionalisme, serta memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka.
Ia juga menyoroti keberadaan Dewan Kehormatan Guru dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di lingkungan PGRI yang berperan dalam mendampingi guru ketika menghadapi persoalan profesi maupun hukum.
“Penguatan organisasi, konsolidasi, dan solidaritas sangat diperlukan. PGRI harus menjadi wadah yang mampu memperjuangkan kepentingan guru sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Dalam penyusunan program kerja ke depan, peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu fokus utama PGRI Kota Palu. Eddy menilai, perkembangan era digital menuntut guru untuk terus beradaptasi dengan metode dan teknologi pembelajaran yang semakin berkembang.
Karena itu, program peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru perlu menjadi perhatian bersama agar proses pembelajaran semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan pendidikan saat ini.
PGRI Kota Palu juga berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Kota Palu dalam mendukung program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Eddy berharap sinergi antara organisasi profesi dan pemerintah daerah dapat menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Kota Palu.
Ia menambahkan, hasil konferensi kerja diharapkan menjadi pedoman bagi pengurus PGRI Kota Palu dan seluruh cabang dalam menentukan program prioritas, sehingga pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi para guru maupun dunia pendidikan.
“Tujuan kita sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Kota Palu. Karena itu, sinergi antara PGRI kota, cabang, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat,” tutupnya.
Kegiatan itu dihadiri juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi, sekaligus memberikan arahan dan masukan terkait pengembangan kompetensi guru melalui PGRI. (**)
