ELSINDO, MORUT– Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) telah mengumumkan kebijakan baru yang menargetkan peningkatan pembangunan desa. Bupati Delis Delis Julkarson Hehi mengungkapkan bahwa setiap desa akan menerima dana sebesar Rp1 miliar untuk mempercepat pembangunan. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD di Ruang Pola Kantor Bupati, Kolonodale, Senin, 5 Februari 2024.
Kabupaten Morut, yang terdiri dari 122 desa dan tiga kelurahan, akan menerima alokasi dana sebesar Rp 122 miliar secara total. Bupati Delis menjelaskan bahwa kebijakan ini sebagai respons terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor industri pertambangan.
Meskipun Pendapatan Bagi Hasil (DBH) saat ini belum mencapai target Rp 400 miliar per tahun, Bupati telah menegaskan rencana untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar per desa mulai tahun 2025. Saat ini, DBH Morowali Utara mencapai Rp 325 miliar, meningkat jauh dari tahun 2021 yang hanya sekitar Rp 69 miliar.
Bupati menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif bagi daerah tersebut. Dia menekankan bahwa masuknya investasi, terutama dalam sektor pertambangan, memberikan dampak yang signifikan tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
Sebagian besar dana sebesar Rp 1 miliar per desa, sekitar 70 persen, akan dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan infrastruktur jalan, air bersih, dan lainnya. Hal ini diharapkan dapat menanggulangi keluhan yang kerap muncul dari aparat desa terkait alokasi anggaran pembangunan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Morowali Utara, Drs. Andi Parenrengi, memimpin rapat tersebut yang juga menandai penyerahan berbagai penghargaan dan santunan. Piagam penghargaan Lencana Desa Mandiri diserahkan kepada Kepala Desa Tomata, Kecamatan Mori Atas, dan Kepala Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara. Selain itu, santunan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan juga diserahkan kepada ahli waris almarhum Martho Hendra Lamasigi. Terakhir, SK tenaga pendamping Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diserahkan kepada 10 kecamatan se Kabupaten Morowali Utara.(*/ton)
