ELSINDO, PALU– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Baruga Lantai 3 Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Senin (28/7/2025). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karum, didampingi Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, SH, serta dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD.
Dari unsur eksekutif, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. H. Rudi Dewanto, yang mewakili TAPD, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menekankan pentingnya pembahasan KUPA dan PPAS-P sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan dengan kondisi fiskal aktual daerah di tahun berjalan.
“Perubahan APBD ini penting dilakukan untuk menyesuaikan terhadap dinamika kebutuhan pembangunan, target pendapatan, dan efisiensi belanja daerah,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut.
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifuddin Hafid, menegaskan bahwa penyusunan KUPA dan PPAS-P harus berlandaskan evaluasi pelaksanaan APBD murni, memperhatikan perubahan asumsi makro, serta capaian kinerja hingga pertengahan tahun anggaran.
“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Harapannya, manfaat APBD Perubahan ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun,” tegas Syarifuddin.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Banggar turut menyampaikan aspirasi masyarakat yang perlu menjadi perhatian dalam APBD Perubahan, terutama terkait infrastruktur jalan, irigasi, jembatan, sekolah, dan fasilitas layanan publik lainnya.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif guna mewujudkan perencanaan anggaran yang responsif, efisien, dan berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.(**)
